SERANG – Geliat ekonomi kerakyatan di Tanah Jawara kini menemukan momentum emasnya di bawah kepemimpinan nasional yang baru. Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ekonomi desa dan penguatan usaha rakyat sebagai fondasi utama kemandirian bangsa menjadi angin segar bagi jutaan pelaku usaha di akar rumput. Komitmen politik ini mewujud nyata lewat serangkaian terobosan afirmatif, mulai dari peluncuran Kredit Perempuan Prasejahtera bersuku bunga super rendah 8% Flat demi memutus jerat rentenir, hingga penerbitan kebijakan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Transformasi ini kian masif dengan hadirnya super-aplikasi Sapa UMKM untuk mempermudah legalitas sertifikasi dan akses penghapusan utang macet, serta alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun yang siap menyerap rantai pasok lokal hasil produksi koperasi.
Keberpihakan regulasi di tingkat pusat tersebut seakan mengonfirmasi urgensi gerakan yang telah lama mengakar di Provinsi Banten. Berdasarkan data nasional, dari sekitar 30,21 juta unit UMKM non-pertanian di Indonesia, sebanyak 64% hingga 64,5% di antaranya dikelola dan dimiliki oleh perempuan. Tren dominasi ini tercermin sangat kuat di Provinsi Banten, di mana dari total 984.118 unit UMKM secara umum, porsi yang digerakkan oleh kaum perempuan secara konsisten mendominasi di atas kisaran 50% hingga 60% yang tersebar di wilayah perkotaan hingga pelosok desa. Potensi raksasa ini kini diwadahi oleh ekosistem perkoperasian yang terus bertumbuh, melengkapi jaringan 130.354 koperasi aktif nasional—termasuk 10.129 entitas Koperasi Wanita (Kopwan) beraset Rp3,44 triliun—serta 8.665 unit koperasi yang tersebar secara umum di wilayah Provinsi Banten.
Salah satu contoh sukses implementasi di tingkat daerah yang berhasil mengintegrasikan potensi tersebut dengan lokus utama di Kota Cilegon dapat dilihat pada rekam jejak Laura Irawati, S.Sos., CH., MM., seorang tokoh penggiat ekonomi, konsultan UMKM, dan aktivis koperasi terkemuka di Banten. Kiprah transformatifnya dimulai sejak tahun 2015 saat merintis pembentukan Koperasi Perempuan Sejahtera Mandiri (KPSM) di Kota Cilegon. Dalam kapasitasnya kala itu sebagai Direktur PT PIWKU (Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMKM) Banten, Laura menelurkan kebijakan visioner yang sangat krusial, yakni berhasil ‘menikahkan’ dunia koperasi dan pelaku UMKM ke dalam satu kesatuan kebijakan yang terintegrasi di dalam wadah inkubator bisnis. Kebijakan ‘pernikahan’ ekonomi ini meruntuhkan ego sektoral, menyatukan fleksibilitas gerak pelaku usaha kecil ke dalam legalitas hukum koperasi yang kokoh, sehingga para pelaku usaha perempuan memiliki posisi tawar yang solid.
Langkah strategis PIWKU Inkubator Bisnis ini dapat terwujud secara optimal berkat penerapan kolaborasi pentahelix yang digerakkan secara masif. Di bawah kepemimpinan Laura di inkubator bisnis, PIWKU berhasil menggabungkan dan mensinergikan peran DinkopUMKM Kota Cilegon sebagai pembina teknis lokal dan DinkopUMKM Provinsi Banten sebagai penyedia payung regulasi serta stimulus makro. Tidak hanya itu, sinergi ini diperkuat oleh peran aktif Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) Kota Cilegon yang ikut terjun langsung mengawal standarisasi perkoperasian. Kolaborasi pentahelix ini merajut kebersamaan antara unsur pemerintah (dinas terkait), akademisi, komunitas pelaku usaha perempuan, sektor industri/BUMN, dan media massa demi melahirkan ekosistem pembinaan yang utuh, mulai dari fasilitasi legalitas, peningkatan mutu produk, hingga perluasan pasar para anggotanya.
Dalam sebuah kesempatan pendampingan, Laura senantiasa menegaskan bahwa pelaku UMKM perempuan tidak boleh sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri. Menurut pandangannya, intervensi modal yang diberikan pemerintah tidak akan pernah cukup tanpa dibarengi pendampingan berkelanjutan, mulai dari pembentukan mentalitas kewirausahaan hingga literasi keuangan terstruktur guna menaikkan kelas usaha mikro melalui standarisasi produk di dalam sistem koperasi yang sehat. Konsistensi kepemimpinan ini terus terjaga hingga kini, di mana Laura Irawati mengawal jalannya organisasi sebagai Dewan Pengawas KPSM sejak tahun 2015 sampai saat ini, sementara nakhoda operasional koperasi di tingkat tapak tersebut dipercayakan kepada Aliatun Nasiroh yang menjabat sebagai Ketua Koperasi KPSM.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Laura Irawati ketua bidang diklat Dekopinwil Banten, dan Tuti Alawiyah Ketua Lapenkop Banten
Dedikasi Laura dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah juga terpancar dari posisinya sebagai Ketua Bidang Diklat Dekopinwil Banten yang fokus menyelaraskan pendidikan kilat dengan performa organisasi, serta perannya sebagai pemandu dan trainer di LAPENKOP Banten. Di tingkat regional, posisinya sebagai Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi HIPPI Banten membawanya aktif dalam rapat koordinasi nasional termasuk penyiapan program sportpreneur. Dari seluruh lini pergerakan tersebut, Laura secara gigih mengadvokasikan agar alokasi pengadaan barang dan jasa, baik oleh pemerintah daerah maupun industri lokal di Cilegon dan Banten, dapat dioptimalkan untuk menyerap produk-produk lokal hasil kreasi koperasi dan UMKM perempuan.
Fleksibilitas kepemimpinan perempuan dalam merespons perkembangan zaman ini pun kini diabadikan dalam sebuah karya ilmiah internasional bertajuk “Dramaturgy of Women’s Leadership Using Facebook Social Media (Case Study: Independent Prosperous Women’s Cooperative in Cilegon City, Banten Province)”. Tesis riset yang disusun secara kolaboratif oleh Laura Irawati, Alfred Inkiriwang, Larasati Simatupang, dan Marisi Pakpahan ini membedah bagaimana para pengurus KPSM di daerah secara piawai memanfaatkan media sosial Facebook sebagai instrumen kepemimpinan strategis. Melalui pendekatan dramaturgi ruang digital, penelitian ini membuktikan bahwa media sosial berhasil melampaui fungsi pemasaran konvensional; platform tersebut menjelma menjadi sarana krusial untuk membangun citra publik yang tepercaya, mengelola relasi pemangku kepentingan, sekaligus meruntuhkan sekat keterbatasan interaksi fisik.
Melalui perpaduan kepemimpinan perempuan yang adaptif digital, kebijakan ‘pernikahan’ koperasi-UMKM melalui inkubator bisnis, pengelolaan Koperasi Perempuan Sejahtera Mandiri yang akuntabel di bawah pengawasan Laura Irawati dan kepemimpinan Aliatun Nasiroh, serta sokongan penuh dari kebijakan stimulus ekonomi Presiden Prabowo Subianto, model integrasi koperasi dan UMKM perempuan di Banten ini tidak lagi sekadar menjadi entitas bisnis lokal. Gerakan kolaboratif berbasis kemitraan pentahelix ini telah bertransformasi menjadi salah satu pilar tangguh ekonomi pasca-modern yang siap menjadi percontohan bagi daerah lain untuk mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Sumber :
https://journal.eltaorganization.org/index.php/ecdj/article/view/401
https://www.instagram.com/p/DGTKLAiTfNX/
https://www.penjuru.id/koperasi-perempuan-sejahtera-mandiri-sebagai-wadah-umkm/ https://berita.cilegon.go.id/baca/Wali-Kota-Cilegon-Dukung-Ibu-Rumah-Tangga-Dirikan-UMKM/20261020/MzQ%3D
